Sementara itu IUP PT BPS dicabut oleh pemerintah pusat pada Desember tahun 2022.

"Kewenangan pemerintah provinsi berakhir pada Desember 2020. Saya menjabat sebagai Kabid Minerba pada tahun 2018, dan IUP PT BPS telah dicabut oleh pemerintah pusat pada Maret 2022," ujarnya.

Kendati demikian, Hasbulah mengungkapkan Dinas ESDM Sultra menghormati proses hukum yang sedang bergulir.

"Kami tinggal standby apabila ada panggilan lagi dari APH (aparat penegak hukum)," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Irwan Said, mengatakan  Kejati Sultra tengah melakukan pengumpulan data dan keterangan dari saksi-saksi.