Dengan mekanisme tersebut, PPPK Paruh Waktu tetap menerima gaji, jaminan sosial, serta memiliki peluang untuk mendapatkan perpanjangan kontrak kerja sesuai hasil evaluasi kinerja tiap tahun.
Kementerian PANRB menegaskan, kebijakan ini bukan hanya soal penggajian, tetapi juga langkah strategis untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang jumlahnya masih besar di berbagai instansi.
Pemerintah berupaya menciptakan sistem yang adil antara kebutuhan tenaga kerja dan kemampuan keuangan negara.
Penyesuaian Berdasarkan Anggaran Daerah