Setiap instansi pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur besaran upah PPPK Paruh Waktu. Hal ini mempertimbangkan kemampuan anggaran, jumlah pegawai yang direkrut, serta kebutuhan layanan publik di wilayahnya.
Artinya, seorang Pranata Trantibum di daerah dengan anggaran besar seperti Jakarta atau Surabaya bisa memperoleh upah lebih tinggi dibandingkan mereka yang bertugas di daerah dengan kemampuan fiskal terbatas. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin