Baca Juga: Aturan Baru Kemendikdasmen SPMB di SMK 2026/2027 Resmi Dirombak, Begini Penjelasannya

“Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman-teman dari PTPK, tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan,” ujar Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026, seperti dikutip dari Detiknews, Sabtu (25/4/2026).

Menurut Badri, selain komitmen bersama, pemerintah juga akan mengambil langkah konkret dalam mengeksekusi kebijakan tersebut.

Program studi yang dinilai tidak relevan akan melalui proses pemilahan dan evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan penutupan jika dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan nasional.

“Bukan hanya kerelaan, nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansinya,” jelasnya.