Baca Juga: Belum Kantongi Izin, Pembangunan Pasar Swadaya di Kendari Diminta Hentikan
Pada area manajemen perubahan, diharapkan agar semua pemerintah kabupaten/kota telah menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2024.Ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020.
Road map tersebut merupakan peta jalan tentang rencana dan strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan wajah birokrasi pemerintah daerah sampai dengan tahun 2024.
Manajemen perubahan yang direncanakan harus diterjemahkan serta ditindaklanjuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, sehingga apa yang akan dilaksanakan sudah tertuang dalam rencana aksi reformasi birokrasi.
Pada aspek penataan organisasi, seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota telah mengusulkan penyederhanaan birokrasi kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Otomoni Daerah Kemendagri.