Menurutnya, pemerintah daerah harus tetap memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi warga sebelum menetapkan kebijakan baru.
"Kami yakin ada proses evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah itu betul-betul tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan rakyat dan kemudian juga menghitung kembali potensi-potensi pendapatan fiskalnya," ujarnya.
Peringatan Kemendagri ini tidak terlepas dari peristiwa unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bupati Pati, Sudewo, diketahui menaikkan PBB P2 hingga 250 persen, sehingga memicu gelombang protes dari masyarakat.
Aksi demonstrasi pada 13 Agustus 2025 lalu diwarnai bentrokan antara massa dan aparat keamanan, yang menyebabkan sejumlah warga serta petugas mengalami luka.