Kemenkeu meminta seluruh K/L mengurangi perjalanan dinas dengan mengoptimalkan pertemuan secara daring, membatasi perjalanan yang tidak menjadi prioritas, serta mengurangi jumlah dan frekuensi perjalanan.
Meski demikian, kebijakan efisiensi tersebut tidak boleh menghambat pelaksanaan tugas maupun program prioritas pemerintah.
Anggaran perjalanan dinas yang dipangkas akan dicatat sebagai blokir dalam Halaman IV Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menggunakan kode 9 atau automatic adjustment.
Belanja Kendaraan Baru dan Renovasi Gedung Ditunda
Pengetatan belanja juga menyasar pengadaan sarana pendukung aparatur. Kemenkeu meminta K/L menunda belanja yang hingga 8 Oktober 2026 belum memasuki proses pembelian, perikatan, atau kontrak.
