Supratman menjelaskan bahwa terdapat 19 kegiatan yang menjadi bagian dari tiga prioritas nasional tersebut. Dari jumlah itu, 15 kegiatan fokus pada bidang Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
“Output prioritas nasional dalam Polhukhankam dan transformasi digital meliputi modul UU KUHP, RUU KUH Acara Perdata, RUU Kepailitan, penguatan Badan Hukum Publik (BHP), pengembangan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan, hingga implementasi kebijakan integrasi sistem manajemen pemeriksaan keimigrasian,” papar Supratman di ruang rapat Komisi III DPR.
Terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023, Supratman mengungkapkan bahwa terjadi lonjakan penerimaan sebesar 230,48 persen menjadi Rp 9 triliun dibandingkan dengan target capaian di tahun yang sama.
Kontribusi terbesar berasal dari Ditjen Imigrasi, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), serta Unit Eselon I lainnya.
Dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, Kemenkumham kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut.
