“Untuk penyelesaian kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2,” kata Basuki.
Selain anggaran APBN, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) juga diterapkan. Basuki menyebut, nilai KPBU mencapai Rp 60,93 triliun untuk membangun 97 tower apartemen, 129 rumah tapak, serta proyek jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
“Targetnya satu tadi, bahwa tahun 2028 agar bisa ditetapkan IKN ini sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia,” tegasnya. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin