BOGOR, TELISIK.ID - Rencana kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027 belum memiliki kepastian, setelah Direktorat Jenderal Pajak meminta kajian akademis berbasis data sebelum kebijakan ditetapkan.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan batas PTKP di Indonesia saat ini tergolong relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara anggota G20 dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), besaran PTKP Indonesia setara dengan sekitar 67 persen dari produk domestik bruto (PDB) per kapita. Nilainya juga mencapai sekitar tujuh kali lipat garis kemiskinan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan perlunya kajian lebih mendalam sebelum pemerintah memutuskan menaikkan batas penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan (PPh).
Bimo menegaskan, pembahasan kenaikan PTKP harus didukung bukti akademis yang kuat. Menurutnya, kebijakan fiskal tidak seharusnya ditentukan hanya berdasarkan asumsi tanpa perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
