“Kalau kita berbicara mengenai kenaikan PTKP kita harus kembali ke data, evidence akademisnya. Kenapa? Karena di diskusi akademis kita harus menyampaikan data, evidence yang robust (kuat), apa adanya,” kata Bimo dalam acara Media Gathering DJP di Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip dari Kompas, Jumat (13/11/2026).
Ia juga meminta kalangan peneliti, akademisi, hingga profesor turut memberikan penilaian terhadap rencana penyesuaian tersebut. Masukan dari kalangan akademis diperlukan agar pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam menentukan kebijakan.
“Bahwa ya, kalau memang dalam tinjauan akademis saya meminta kepada para peneliti, para akademisi, profesor, untuk juga ikut memberikan assessment yang berbasis data,” ujarnya.
Meski demikian, Bimo menjelaskan bahwa penetapan besaran PTKP bukan merupakan kewenangan DJP. Kebijakan tersebut berada dalam ranah Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan.
DJP, kata dia, hanya dapat memberikan dukungan berupa data dan informasi apabila pemerintah memutuskan melakukan evaluasi terhadap batas PTKP.