Penilaian penghargaan dilakukan berdasarkan indikator objektif yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data internal Kemendagri. Pemerintah pusat menegaskan bahwa penentuan pemenang didasarkan pada capaian yang dapat diukur secara nyata, bukan sekadar laporan administratif.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa seluruh proses penilaian dilakukan secara kuantitatif dan menggunakan data resmi dari lembaga yang berwenang.
“Yang dipertandingkan itu dapat dihitung secara kuantitatif. Misalnya pengangguran, kemiskinan, dan inflasi, itu tidak bisa dibohongi karena datanya dari BPS,” ujar Tito Karnavian seperti dikutip dari Kompas.
Menurut Tito, pola pembinaan pemerintah daerah saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada pengawasan. Pemerintah pusat juga mendorong lahirnya kompetisi sehat antardaerah melalui pemberian stimulus dan insentif fiskal kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik.