Dalam rapat tersebut, Sudaryono juga menyinggung sejumlah sekolah negeri yang teridentifikasi menolak program MBG. Ia mengaitkan pembahasan itu dengan kondisi pendanaan sekolah, termasuk bantuan operasional yang diterima satuan pendidikan.
“Ada juga sekolah-sekolah negeri yang kami identifikasi sekarang ini dia menolak,” kata Sudaryono, sebagaimana dikutip dari laman Fajar, Senin (21/9/2026).
Ia kemudian mencontohkan sekolah yang dinilai telah memiliki kecukupan finansial sehingga tidak lagi membutuhkan dana BOS.
“Misalnya dana BOS, dana BOS itukan sekolah dapat. Ada sekolah negeri yang tidak perlu dana BOS karena orang tua siswa dan lain sebagainya merasa cukup,” sebutnya.
Sudaryono menjelaskan, kondisi pendanaan tersebut menjadi salah satu hal yang dibahas untuk mengetahui kebutuhan sekolah terhadap program MBG.