KENDARI, TELISIK.ID - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPRP) Kabupaten Kolaka Timur Dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (15/6/2026).
Aduan tersebut dilayangkan oleh Aliansi Mahasiswa Pemerhati Korupsi (AMPK) Sultra yang menemukan adanya dugaan korupsi proyek pada dua instansi tersebut.
Ketua AMPK Sultra, Laode Muhammad Syawal, membeberkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 20.B/T/LHP/DJPKN-VI.KDR/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026, ditemukan adanya kelebihan pembayaran pada 12 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Koltim yang mencapai nilai Rp 149.313.167,00.
Baca Juga: Cara Dinsos Sultra Entaskan Kemiskinan Ekstrem Lewat Workshop Laika Meambo
"Atas dasar tersebut, kami mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk segera memanggil, memeriksa, dan menetapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai tersangka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Syawal.
