Selain itu, pihaknya juga mendesak Kejati Sultra segera memanggil, memeriksa, dan menetapkan Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur terkait dugaan kelebihan pembayaran belanja modal pada 10 paket pekerjaan di Dinas PUPRP Koltim yang mencapai Rp 621.284.725,00.

Baca Juga: Demo Mahasiswa Unsultra di DPRD Sultra Berujung Ricuh, Desak Perubahan Polri dan TNI

Syawal menegaskan, demi tegaknya supremasi hukum, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, pihaknya meminta seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, dan tanpa tebang pilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Langkah tersebut penting agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari," pungkasnya. (C)

Penulis: Laode Muh. Faisal