Baca juga: Kuasa Hukum Agus Yusuf Siapkan Saksi dan Bukti Kasus Uang Proyek Ridwan Badallah

“Jadi sesuai pasalnya 75 Poin 3a, mengharuskan Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rusli menjelaskan, berdasarkan peraturan presiden tersebut, sangat tegas menyatakan jika seseorang yang ditunjuk untuk menduduki sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah wajib memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

“Bahkan berdasarkan informasi yang kami terima, Kepala BPBJP Pemprov Sultra yang juga sebagai Kepala UKPBJ masuk dalam daftar SK pokja pemilihan yang dihonor oleh pemerintah sebagai personil yang memiliki keahlian pengadaan barang dan jasa,” tuturnya.

Berdasarkan penelusuran Lira Sultra, menurut Rusli, tidak menemukan nama La Adili dari seluruh daftar pokja yang memiliki sertifikat keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.