Menurut politisi Hanura itu, dalam upaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pemenuhan standar pelayanan publik di masing-masing OPD harus didukung dengan anggaran.
Karena itu, bupati diminta agar mengalokasikan anggaran pada OPD yang berhubungan langsung dengan urusan perizinan yang bersifat ekonomis dan non ekonomis.
"Kami juga mendorong Pemkab untuk membentuk mall pelayanan perizinan agar terwujud integrasi pelayanan yang bermuara pada penyederhanaan birokrasi, kemudahan pelayanan, efisiensi waktu dan biaya," terang mantan anggota DPRD Muna Barat (Mubar) itu.
Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, Ketua KAHMI Mubar itu menyarankan, agar Pemkab membangun kerja sama dengan Ombudsman, sehingga status zona merah yang disandang bisa berubah ke kondisi yang lebih baik lagi.
Sementara itu, Kepala Ombudsman Sultra, Mastri Susilo menerangkan, penilaian terhadap kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah setiap tahunnya disampaikan.