Harus diakui, Pemerintahan ini gemuk bahkan obesitas, sayangnya selain obesitas, pola rangkap jabatan amat tinggi diterapkan dalam pemerintahan ini seperti posisi komisaris yang dirangkap oleh banyak wakil menteri.
Sayangnya, ketika pengelolaan kabinet tampak kurang rapih. Ternyata, publik juga tidak sekadar mengerutkan dahi tetapi sekaligus mengelus dada. Sebab, komunikasi presiden yang seharusnya menitikberatkan pada fungsi menyampaikan informasi dan membangun optimisme publik, ternyata malah menjadi kesan pemerintahan ini anti kritik.
Nada-nada sentimen dan kekesalan, tidak sekadar diumbar oleh publik, tetapi juga dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam beberapa pidatonya. Seperti disampaikan dan dicatat oleh Ray Rangkuti sebanyak enam kata, “mulai dari 'endasmu', 'bajingan', 'emang gue pikirin', 'kabur aja sana', 'antek-antek asing', dan yang terakhir 'Londo Ireng.’ (Tribunnews, 26/7/2026).
Semestinya, kepemimpinan dan komunikasi dari Presiden Prabowo bisa memuaskan masyarakat yang membutuhkan kepastian mengenai arah kebijakan pemerintah. Seperti, ketika masyarakat menghadapi persoalan ekonomi, bencana alam, dinamika global, maupun kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), tentu saja Publik menunggu kehadiran negara melalui penjelasan yang jujur, terbuka, dan mudah dipahami. Komunikasi yang jujur, terbuka dan mudah dipahami, sejatinya akan dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat dan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Presiden Prabowo semestinya tidak melupakan bahwa komunikasi dari penguasa politik juga menjadi rujukan. Sebab, presiden bukan sekadar komunikator politik, melainkan figur yang turut membentuk budaya komunikasi publik. Cara presiden menyampaikan kritik, menghargai perbedaan pendapat, maupun menjelaskan alasan di balik sebuah kebijakan akan menjadi contoh bagi para pejabat negara hingga masyarakat luas.