KENDARI, TELISIK.ID - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, menolak pengesahan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Domokrat kubu Moeldoko menjadi perhatian publik.
Pengamat Politik Sultra, M Najib Husein melihat, keputusan Menkumham merupakan sebuah keputusan yang menarik.
Pasalnya, keputusan itu menjadi hal yang tidak biasa terjadi.
Kata Najib, pengalaman KLB sebelumnya, pemerintah selalu memihak kepada kelompok yang melaksanakan KLB. Sedang kemarin, pemerintah justru menolak pengesahan Partai Domokrat versi KLB Deli Serdang.
"Biasanya pemerintah selalu memihak kepada kelompok yang melaksanakan KLB. Namun, hari ini pemerintah memihak kubu yang diserang oleh KLB," kata Najib, Kamis (1/4/2021).
