Dosen Ilmu Politik, Universitas Haluoleo (UHO) ini menambahkan, dengan keputusan itu pula, pemerintah telah memberikan sebuah pembelajaran yang baik dan benar kepada masyarakat Indonesia.

Najib juga telah memperkirakan kubu Moeldoko akan membawa masalah tersebut hingga jalur hukum.

"Jika Kementerian memutuskan KLB Moeldoko tidak memenuhi beberapa kriteria termasuk dukungan dari seluruh DPD dan DPC, berarti kekuatan KLB Moeldoko semakin lemah kalau dibawa di pengadilan," pungkas lulusan doktor terbaik UGM ini.

Sementara itu, Pengamat Politik, Andi Awaluddin Maruf mengatakan, keputusan Kemenkumham menolak pengesahan Partai Domokrat kubu KSP Moeldoko sudah tepat.

Alasannya, lanjut Awaludin, pelaksanaan KLB di Deli Serdang tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam AD/ART Partai Demokrat.