Keputusan Menkumham Soal Partai Demokrat dari Kacamata Pengamat

Alasannya, kata Yasonna, dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi.

"Dokumen yang belum dilengkapi antara lain perwakilan DPD dan DPC tidak disertai mandat Ketua DPD dan DPC," ujar Yasonna dalam konferensi pers daring, Rabu (31/3/2021) kemarin.

Dengan demikian, Yasonna Laoly menegaskan bahwa pemerintah menolak permohonan pengesahan hasil KLB Demokrat di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021.

Sehingga, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ini masih merupakan Ketua Umum Demokrat yang sah merujuk pada SK Menteri Hukum dan HAM tahun 2020. Sedangkan Moeldoko, Ketua Umum hasil KLB Deli Serdang Sumatera Utara, dinyatakan tidak sah.

"Kalau ada perselisihan, itu urusan pengadilan, karena dari AD/ART yang diberikan kepada kami yang disahkan kepengurusannya tahun lalu Pak AHY," ujar Yasonna ihwal polemik KLB Demokrat. (A)