Pencetus pembatasan wilayah kekuasaan ini adalah Sultan Buton ke empat, yaitu Dahyanu Ikhsanuddin. Tak hanya membetuk sistem kepartaian, dahyanu Ikhsanuddin juga membagi tiga kelompok sosial. Ketiga kelompok itu yakni, Walaka, Kaomu dan papara. Sedang falsafah pemerintahannya disebut Poromu Inda Posangu, Poga Inda Kolota atau berkumpul tak bersatu, berpisah tapi tak berjarak.
Makna dari falsafah pemerintahan kesultanan Buton ini hampir mirip dengan frasah Bhineka Tunggal Ika NKRI saat ini yakni berbeda-beda tetapi satu.
Dilanjutkan, Walaka bertugas mengangkat dan memberhentikan sultan yang saat ini dikenal dengan legislatif. Saat masih berstatus kerajaan kelompok walaka ini masih beranggotakan empat orang yang disebut pata limbona atau empat perwakilan. Setelah menjelma menjadi kesultanan, jumlah perawakilan bertambah lima sehingga disebut Siolimbona atau sembilan perwakilan.
"Tapi sebenarnya jumlah Bonto itu ada 11. Sebab dalam siolimbona ini, ada dua Bonto yang mengawasi siolimbona. Ia bertugas sebagai Oamana Papara. Kedua, Pasona Siolimbona ketiga Menjaga sara ogena te sara kidina. Mereka ini disebut dengan Bonto Ogena," beber Umar Samiun saat memberikan sambutannya pada kegiatan ritual adat pesta kampung Kondowa-dongkala belum lama ini.
Pada kesempatan itu, mantan ketua DPW PAN Sultra ini mengaku tak bisa membayangkan betapa hebatnya pemimpin Buton saat itu. Sebab mereka tak pernah menempuh pendidikan formal apalagi sekolah ke luar negeri untuk merumuskan sistem pemerintahan kuat seperti saat itu.