Presiden Prabowo juga semestinya merubah pendekatannya, agar ia memiliki ketegasan sebagai pemimpin dengan tidak lagi mengedepankan nilai atas dasar “keringat perjuangan” politik di masa kampanye.

Sebab, jika terjadi kegaduhan akibat kebijakan yang buruk (seperti polemik Makan Bergizi Gratis/MBG atau narasi ekonomi), maka malah Presiden Prabowo akhirnya menuduh rakyat sebagai penyebab kekacauan, dan bukanlah mengevaluasi kebijakan sehingga pemerintah akan selalu terjebak pada laporan dari para menterinya yang bersifat asal bapak senang (ABS).

Bahkan, angka kepuasan publik yang tinggi saat ini oleh pemerintah, akan dicurigai bahwa telah dipoles, sementara realitas di akar rumput menunjukkan gejolak dan ketidakpuasan. Semestinya, pemerintahan Prabowo lebih mendekatkan diri bersama rakyat bukanlah menghujat masyarakat.

Semestinya Prabowo itu berpihak kepada masyarakat. Oleh sebab itu, lebih baik Presiden Prabowo menyalahkan para menteri-menterinya, kenapa mereka (pemerintah) dikritik? Atau kenapa persepsi publik menganggap adanya resesi ekonomi? Itu yang harus dijawab, bukannya malah reaktif dan menyalahkan publik.

Selain itu, Presiden Prabowo semestinya segera memperbaiki pola komunikasi politik dan evaluasi kebijakan pemerintahannya dengan langkah-langkan seperti: Presiden Prabowo untuk tidak mudah percaya pada bawahan. Kritik masyarakat harus dilihat sebagai umpan balik yang menandakan adanya kesalahan dalam sebuah kebijakan, bukan serangan personal. (*)