"Harusnya ini tidak boleh terjadi, ketika yang bersangkutan spatutnya diangkat menjadi menteri, statusnya bukan pegawai Parpol tapi pembantu presiden dan hanya boleh loyal ke negara," ujarnya.
Apa yang dikatakan Presiden Jokowi, menurut Mantan Gubernur Bengkulu Ini, harus cepat direspon dan dikerjakan para menteri yang saat ini sedang menjabat.
"Jadi, semakin cepat uang beredar di tengah masyakat, akan membantu pemulihan ekonomi nasional karena sisi konsumsi juga meningkat," jelasnya.
Apalagi lanjutnya, untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah menganggarkan sebesar R 686,2 triliun, dengan rincian bidang kesehatan Rp 87,55 T, perlindungan sosial Rp 203,90 T, UMKM Rp 123,46 T, insentif usaha Rp 120,61 T, sektoral kementerian/lembaga dan Pemda Rp 106,11 T, dan pembiayaan korporasi Rp 44,57 T.
"Jika uang beredar, pengusaha kecil, UMKM bisa kembali bangkit. Jangan sampai hanya terbentur aturan, para menteri malah takut membelanjakan uang. Jangan sampai krisis 98 terulang. Kita semua harus punya sense of crisis," tandasnya.