BUTON SELATAN, TELISIK.ID - Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mendapat sorotan tajam dari pihak legislatif.
Kelambanan eksekusi pengisian jabatan definitif pada belasan organisasi perangkat daerah (OPD) dituding menjadi pemicu utama rendahnya realisasi belanja modal yang berdampak langsung pada pembangunan daerah.
Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, secara blak-blakan mengkritik tata kelola birokrasi saat ini yang dinilainya mengalami kemunduran signifikan.
Dodi menilai, fenomena menumpuknya pejabat pelaksana tugas (Plt) di berbagai dinas krusial menjadi indikator nyata mandeknya reformasi birokrasi di tubuh eksekutif.
Dodi mengungkapkan, saat ini terdapat kurang lebih 11 OPD yang masih dipimpin oleh pejabat sementara (Pjs).