Pihak legislatif, kata Dodi, telah memberikan dukungan penuh dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 400 juta lebih untuk mempercepat proses assessment (penilaian kompetensi) guna menjaring pejabat definitif.
Baca Juga: Kinerja Moncer Sepanjang 2025, PT Vale Bagikan Dividen dan Perkuat Struktur Kepemimpinan
Namun, anggaran tersebut terkesan disia-siakan karena minimnya eksekusi.
"Lambatnya pengisian jabatan ini berujung pada lumpuhnya penyerapan anggaran operasional dan pembangunan daerah," tegas Dodi, Selasa (2/6/2026).
Hingga memasuki pertengahan tahun 2026, realisasi anggaran Kabupaten Buton Selatan tercatat baru menyentuh angka sekitar 31 persen.