Persentase tersebut didominasi oleh pengeluaran rutin, bukan pembangunan fisik yang menyentuh masyarakat.
"Manajemen ASN kita ini bukan melangkah ke yang maju. Pendapat pribadi saya, manajemen ASN kita ini semakin mundur banyaknya dinas yang di-Plt-kan," ujarnya.
Menanggapi rapor merah dari DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Selatan, La Ode Harwanto, memastikan bahwa proses assessment untuk mendefinitifkan para kepala dinas tidak akan mandek lebih lama lagi karena dijadwalkan berjalan pada bulan ini.
"Tadi itu kan sudah dijelaskan oleh pihak BKPSDM bahwa insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juni ini. Insya Allah bulan Juli sudah ada hasilnya," kata Harwanto.
Harwanto menepis anggapan bahwa banyaknya status Plt mengganggu kinerja pelayanan publik. Pihak eksekutif mengklaim penunjukan para pejabat sementara tersebut sudah melalui pertimbangan matang yang berbasis pada kompetensi individual.