JAKARTA,TELISIK.ID - Anggota Komisi III DPR RI, Johan Budi angkat bicara soal pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyinggung perihal ambang batas pencapresan atau presidential threshold agar diturunkan menjadi 0 persen.
Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu, bagus jika KPK mengkaji komprehensif potensi korupsi akibat pemilu.
"Pak Firli itu memberitahukan sistem itu secara menyeluruh, kalau pilkada gitu-gitulah. Kemudian kan dia menyinggung soal presidential threshold. Tapi kan konteksnya nggak cuma itu. Ya itu boleh-boleh saja," kata Johan Budi kepada awak media, Selasa (14/12/2021).
Mantan Wakil Ketua KPK tersebut mengatakan, lembaga antirasuah memiliki program kajian sistem yang berkaitan dengan pencegahan korupsi.
“Kalau namanya kajian, itu kan ada rekomendasi. Namanya rekomendasi itu basisnya harus dengan penelitian, ada kajian yang mendalam di KPK. Nah, kalau itu ada, bagus saja dia mengusulkan itu. Siapa yang menindaklanjuti itu? Ya Presiden sama DPR,” kata Johan.
