Lebih lanjut, menurut Johan Budi, pertanyaan mendasarnya adalah apakah KPK telah mengkaji komprehensif potensi korupsi akibat pemilu. Lalu, sebut dia, apa rekomendasi KPK berdasarkan kajian tersebut?
“Pertanyaannya yang mendasar, apakah itu KPK sudah melakukan kajian secara menyeluruh? Nggak Cuma presidential threshold saja, tapi secara menyeluruh, yang kemudian hasil kajian itu sudah dibuat rekomendasi atau belum oleh KPK,” tanya Johan.
“Nah, mengenai menyeluruh kajian ini akhirnya bisa mengurangi korupsi apa tidak, ya itu tunggu dulu, harus dilihat secara menyeluruh,” lanjutnya.
Baca Juga: Kabar Baik, BMKG Cabut Peringatan Tsunami untuk NTT Pasca Gempa
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) yang tengah ramai menjadi perbincangan.