"Kenapa disebut kejahatan bagi kemanusiaan, karena merampas hak asasi manusia, menjadikan kualitas pelayanan publik dan kualiats SDM turun," ujarnya.
Ketua KPK juga mengingatkan lima peran penting kepala daerah yakni mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.
Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi mengaku bangga karena telah diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah penyelenggara seminar dalam rangka peringatan Hakordia tahun ini.
Seminar tersebut berkenaan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
Baca Juga: Jelang Nataru, Pemkot Tutup Tempat Wisata Kota Kendari