Mantan Ketua Komisi III DPR RI yang menangani masalah Hukum, HAM dan Keamanan ini juga mendorong Kepolisian untuk menangani konflik agraria ini secara persuasif.

"Jangan sampai ada kesan aparat menggunakan kekerasan untuk mengusir rakyat dari lahan dan rumah yang selama ini telah mereka tempati," paparnya. 

Katanya, Komisi II DPR RI harus segera memanggil Kementerian ATR, sementara Komisi VI DPR RI memanggil Kementerian BUMN dan PTPN II. Sehingga berbagai sengkarut konflik agraria tersebut bisa segara diselesaikan.

"Apalagi Presiden, Joko Widodo sejak awal periode pemerintahannya di tahun 2014 sudah menggelorakan Reformasi Agraria dengan memberikan sertifikat lahan secara gratis untuk rakyat," pungkasnya.

Reporter: Rahmat Tunny