"Seperti harus menduduki jabatan sebagai komisaris utama, direktur utama, direktur keuangan, Anggota DPR, MPR, lawyer dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku," terangnya.
Menurut Anggota Dewan Penasehat PB Perbakin ini, kepemilikan Senpi bagi sipil harus tetap mengacu pada peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kepemilikan Senjata Api dengan tujuan membela diri.
Baca juga: Bocor, Diduga Surat Rahasia PDIP Terkait Rekrutmen Koordinator PKH Kabupaten/Kota
Dalam Pasal 1 disebutkan, senjata api yang boleh dimiliki oleh masyarakat sipil adalah senjata api nonorganik atau senjata yang bukan standart Polri dan TNI, di mana cara kerja senjata tersebut adalah manual atau semi otomatis. Ada tiga jenis senjata nonorganik yang diizinkan penggunaannya oleh masyarakat sipil. Adalah senjata api peluru tajam, senjata api peluru karet dan senjata api peluru gas.
Dalam pasal 4, Selain senjata api, terdapat benda yang menyerupai senjata api yang dapat digunakan untuk kepentingan bela diri berupa semprotan gas air mata dan alat kejut listrik.