"Pasal 71 ayat 9. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya surat suara antara panitia pemilihan kepala desa dan saksi, panitia pemilihan kepala desa mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan surat suara, serta mengambil keputusan tentang sah atau tidaknya surat suara pada saat itu juga," demikian bunyi pasal 71 ayat 9 Perbup tersebut, seperti yang dikutip Telisik.id.
Untuk dimintai tanggapannya, Ketua Panitia Pilkades Bubu Barat, La Ode Burhanuddin belum berhasil dihubungi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintah Desa (Kabid Pemdes) Dinas Pemberdayaan dan Desa (PMD), Almin yang juga selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Buton Utara, mengatakan pihaknya selaku panitia Pilkades serentak di Kabupaten Buton Utara mengacu pada Perbup Buton Utara Nomor 4 Tahun 2022 tersebut.
Terkait sengketa Pilkades Bubu Barat, Almin mengatakan meski terdapat sengketa Pilkades, sesuai tahapan Pilkades maka pada 24 Juni 2022 tetap akan dilakukan penetapan calon kepala desa terpilih.
Baca Juga: 231 CASN Muna Ikut Prajabatan, Biayanya Ditanggung Daerah