MUNA, TELISIK.ID - Isu pemotongan tunjangan sertifikasi guru di Muna sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial (Medsos). Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, informasi tersebut terbukti tidak benar.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Muna, Haswa, menegaskan bahwa tidak ada pemotongan tunjangan sertifikasi guru.
Dimana yang terjadi, menurutnya, adalah kewajiban bagi guru penerima sertifikasi untuk membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 1 persen. Kebijakan ini, yang sudah tertunda sejak 2020 hingga 2022, menyebabkan akumulasi iuran mencapai Rp 2,4 miliar.
Dalam menghadapi kebijakan pemerintah pusat ini, PGRI bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna telah berkomunikasi dengan pihak BPJS, dan disepakati bahwa pembayaran iuran tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2024.
"Jadi, tidak ada pemotongan sertifikasi," tegas Haswa, Sabtu (23/11/2024).