"Ini bentuk dari kehati-hatian kita. Sebab kita tidak ingin main blas-blasan saja. Kita mesti hati-hati, apalagi karena regulasi yang ada sehingga tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan," imbuhnya.
Ia mengungkapkan, APBD tahun 2020 ini berbeda dengan APBD tahun lalu. Jika tahun lalu pencapaian sampai 91 persen untuk anggaran belanja, sedangkan tahun ini di bulan yang sama mencapai 60 persen.
Hal ini bisa dilihat secara umum bahwa Sultra berada di peringkat kelima dari bawah dengan angka 31 persen berdasarkan data dari kementerian/pusat pada 24 Agustus lalu. Namun untuk per tanggal 31 Agustus telah mencapai 32,1 persen.
Hanya saja, ia menegaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi. Pertama, adanya pembagi tetap APBD secara umum termasuk dana pinjaman. Saat ini, belanja Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya terbesarnya bersumber dari pinjaman, sedangkan dana pinjaman tersebut belum terealisasi, sehingga belum ada yang dibelanjakan.
Kedua, ia baru menyadari ada perubahan tata kelola realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika selama ini dana BOS melekat di BPKAD tapi sekarang realisasi tersebut tidak lagi melalui BPKAD namun langsung dari megara ke pihak sekolah.