Di antaranya adalah: pertama, beliau berharap agar kantor PW NU dalam setiap harinya diisi oleh salah satu pengurus inti NU, baik ketua, wakil ketua dan atau lainnya. Sehingga, kantor PW NU bisa difungsikan sebagai tempat konsultasi, menampung aspirasi masyarakat dan melayani kepentingan warga NU. Kedua, agar dalam setiap periode NU memiliki program prioritas dan benar-benar bisa dijalankan secara optimal tanpa harus menghilangkan program yang lain.
Program prioritas ini harus sistematis. Artinya, antara satu periode dengan periode selanjutnya ada kesinambungan. Tujuannya, agar masyarakat dapat mengetahui dan merasakan program NU dalam satu periode. Ketiga, beliau juga berfikir tentang peta jama’ah NU, baik yang berada di pedesaan maupun di kota.
Dengan peta ini, diharapkan agar para pengurus NU mengetahui basis NU; mayoritas dan minoritas warga NU berada di daerah mana saja? Lebih jauh, para pengurus NU bisa lebih mudah mengetahui kondisi sosio-kultur dan kebutuhan warga NU di setiap daerah. Pengetahuan ini akan mempermudah para pengurus NU ketika merencanakan sebuah program di suatu daerah. Hingga nantinya, ketika program tersebut dilaksanakan tidak akan terjadi kontra-produktif.
Pemikiran-pemikiran Kiai Wahid di atas, tidak seluruhnya beliau kemukakan dalam rapat kepengurusan formal. Bahkan lebih sering beliau lontarkan dalam diskusi-diskusi kecil atau saat ngobrol santai dengan para pengurus lainnya. Dalam diskusi tersebut, biasanya beliau ditemani dengan patner beliau, KH. Imron Hamzah.
Berjuang di LAKPESDAM. Pada tahun 1984, selain tercatat sebagai perintis berdirinya Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM), Kiai Wahid juga dipercaya sebagai Direkturnya untuk Wilayah Timur, yang meliputi seluruh daerah Jawa Timur hingga NTT. Selama menjadi Direktur LAKPESDAM, acapkali beliau menyelenggarakan pelatihan peningkatan kualitas SDM terhadap para pengurus cabang NU se-Jawa Timur, para Kiai, dan tokoh masyarakat.