Kedua, kontekstualisasi fiqh melalui penyelenggaraan kegiatan halaqah di pondok pesantren secara bergantian. Kegiatan ini diselenggarakan mulai dari Banten hingga Kabupaten Banyuwangi, di antaranya di Pesantren Watucongol, Pesantren Darul Ulum Jombang, Pesantrren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Pesantren Nurul Jadid Probolinggo, Pesantren Cipasung dan Pesantren Blok Agung Banyuwangi.

“Mengapa halaqah perlu diselenggarakan? Karena kita ini sudah jauh tertinggal oleh perkembangan zaman. Memang, kita alim (pandai) dalam urusan keagamaan dan Fiqh. Tapi tanpa didukung oleh informasi, wawasan perkembangan sains dan teknologi, kita tidak akan bisa berbuat banyak. Ada seorang Kiai ditanya tentang hukumnya memakai microfon (pengeras suara) atau speaker. Karena sang Kiai belum pernah tahu apa itu microfon, sedangkan dalam kitab-kitab klasik disebutkan bahwa microfon adalah barang buatan orang kafir, maka sang Kiai menjawab hukumnya haram. Padahal saat itu juga Kiai tersebut menggunakan alat pengeras microfon. Tapi kemudian, setelah diberi penjelasan tentang microfon, Kiai tadi langsung menjawab boleh,” kata Kiai Wahid.

Dalam kegiatan halaqah, para partisipan tidak hanya diajak berdialog dan berdiskusi. Tapi mereka juga diajak untuk berfikir tentang persoalan-persoalan kemasyarakatan yang timbul di sekitarnya. Beberapa tema yang pernah diangkat dalam kegiatan halaqah tersebut antara lain, masalah hukum agraria, keluarga bencana, pertanian dan perpajakan.

Dari sekian kegiatan halaqah, seringkali Kiai Wahid terlibat langsung dalam merumuskan konsepnya dan melakukan kerjasama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Kerjasama dengan P3M ini tergolong mudah, karena di saat yang sama Kiai Wahid merupakan penasehat dan termasuk salah satu pendiri P3M. Pendekatan dan lobi kepada pemerintah juga sering beliau lakukan.

Pemerintah kemudian memberi kepercayaan kepada RMI untuk membuat perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan. Ini beliau lakukan demi terjalinnya kerjasama yang strategis dan bersifat jangka panjang. Beberapa dinas pemerintah yang pernah diajak kerjasama adalah dinas pertanian, kehutanan, kesehatan, riset dan teknologi.