Melansir dari Xinhua, Rabu (11/2/2025), Wakil Kepala Kehakiman Ali Mozaffari menjelaskan bahwa tidak semua tahanan masuk dalam daftar penerima grasi. Ia menyebutkan, para terdakwa dan terpidana yang berkaitan dengan kerusuhan terbaru tidak termasuk dalam kebijakan tersebut.
Dalam keterangannya kepada Mizan, Mozaffari menegaskan bahwa pengecualian itu dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional serta proses hukum yang masih berjalan.
Secara konstitusional, Khamenei memang memiliki kewenangan memberikan pengampunan atau pengurangan hukuman dalam momen tertentu. Praktik tersebut telah dilakukan selama bertahun-tahun pada perayaan keagamaan maupun peristiwa penting negara.
Meski demikian, aturan yang berlaku menyatakan bahwa pelaku kejahatan berat tetap tidak memenuhi syarat, termasuk kasus perlawanan bersenjata, perdagangan narkoba skala besar, perampokan bersenjata, penyelundupan senjata, spionase, dan korupsi.
Kerusuhan yang dimaksud terjadi di berbagai wilayah Iran pada bulan lalu. Aksi itu awalnya dipicu keluhan ekonomi masyarakat, kemudian berkembang menjadi protes politik dan berujung bentrokan.