"Seharusnya malah memberikan diskon," tegasnya.
Baca juga: Tangkap KKB Papua, Satgas Nemangkawi Sita 3 Pucuk Senjata Api
Sebagai BUMN, kata Adil, idealnya AP2 bertindak sebagai agen pembangunan, memberikan layanan publik yang terbaik, bukan menaikkan tarif dan membuat komponen tarif secara sepihak.
Menurut Adil, jika kenaikan ini terus berlangsung, selain beban anggotanya yang berjumlah sekitar 300 perusahaan bertambah tinggi dan mereka harus menalangi kekurangan dari tarif, sehingga mengganggu likuiditas perusahan, pada akhirnya juga akan memperlemah daya saing ekspor Indonesia melalui udara.
Adil mengungkapkan pula, kendala yang dihadapi anggota ALFI cukup serius, yakni terbatasnya jalur penerbangan akibat berkurangnya pesawat, mengingat pengiriman barang melalui udara di Indonesia masih mengandalkan pesawat penumpang, bukan pesawat khusus pengangkut kargo (freighter).
