"Hapusnya hak atas tanah ketika 20 tahun berturut-turut mereka (masyarakat) menelantarkan tanah yang dimaksud, secara serta merta tanah yang dimaksud dikuasai oleh negara," ujarnya dengan suara lantang.
Kepala Dinas PUPR Kota Kendari, Erlis Sadya Kencana mengaku, sudah melaksanakan sesuai aturan tata ruang UU Tahun 2007, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang masih berlaku hingga sekarang tentang pemanfataan ruang dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.
"Dengan adanya indikasi bahwa ada beberapa titik RTH di Kota Kendari terjadi pelanggaran, maka dilakukan tahapan untuk penertiban," tambahnya.
Baca Juga: Jumlah Laporan Kasus Kekerasan Anak di Kota Kendari Meningkat
Ia menyebut, pihaknya tak semena-mena karena sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh UU. Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik, akan meminta pihak Pemkot Kendari terkait RTH yang ada di Kota Kendari. Ia melihat ada produk negara yang dimiliki oleh masyarakat (sertifikat hak milik).