“Program ini mencakup penyuluhan hukum dan edukasi mengenai dampak sosial, khususnya bagi siswa SMA. Kami berharap, dengan pemahaman ini, masyarakat dan siswa dapat lebih memahami pentingnya penanganan hukum untuk mengurangi dampak konflik sosial,” jelas Fatmawati.
Dalam kegiatan ini, Korem 143/Haluoleo turut berperan aktif memberikan materi kepada para mahasiswa. Kepala Hukum Korem 143/Haluoleo, Mayor CHK Agung Widhi Immanuel, menjelaskan bahwa pihaknya memberikan materi tentang penanganan hukum dalam konflik sosial, termasuk peran TNI sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004.
“Peran TNI adalah mendukung Polri dalam menangani konflik sosial dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Sinergi dan komunikasi antara TNI dan Polri sudah terjalin dengan baik, sehingga kami siap bergerak kapan pun diperlukan,” ujar Agung.
Agung berharap edukasi hukum yang diberikan dalam KKN ini dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa dan masyarakat mengenai proses penanganan hukum yang benar.
Baca Juga: 147 Proyek di Sulawesi Tenggara Rugikan Negara Rp 70,4 Miliar, Dominan Tak Sesuai Kontrak
