JAKARTA, TELISIK.ID - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas sejumlah Ormas di Jakarta menentang keras rencana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam urusan beragama warga negara.  

Koalisi masyarakat sipil ini terdiri atas Imparsial, Kontras,  ELSAM, ILR, LBH PERS, HRWG Human Rights Working Group (HRWG), PBHI, ICJR, SETARA Institute, PILNET Indonesia dan LBH Masyarakat.

Penolakan tersebut dikeluarkan Juru Bicara Kementerian Agama, Oman Fathurahman dalam pernyataan Persnya, pada Selasa (1/7/2020), terkait rencana pelibatkan TNI AD untuk mengurus peningkatan kerukuran umat beragama di Indonesia.

Koasi masyarakat sipil menilai, rencana pelibatan TNI AD untuk mengurus peningkatan kerukunan umat beragama hingga ke pelosok daerah di Indonesia bertentangan dengan prinsip demokrasi, HAM dan agenda reformasi sektor keamanan serta UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Selain itu, ada beberapa alasan yang mendasari mereka menolak TNI dalam mengurus kerukunan beragama. Pertama, pelibatan TNI dalam mengurus kerukunan beragama adalah suatu pendekatan yang keliru, sebab pelibatan TNI (pendekatan keamanan) justru berpotensi memunculkan pelanggaran HAM. Pendekatan keamanan membuka ruang otoritarianisme karena pemerintah akan lebih mengutamakan stabilitas melalui pendekatan represif dibandingkan dialogis.