WAKATOBI, TELISIK.ID - Koalisi Parlemen Jalan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tambang Batuan sebagai langkah untuk menertibkan aktivitas pertambangan dan menghentikan praktik galian ilegal yang dinilai telah menyebabkan kerusakan lingkungan.
Desakan tersebut disampaikan setelah Koalisi Parlemen Jalan melakukan investigasi lapangan dan menemukan adanya 37 titik bekas tambang serta 12 tambang yang masih aktif beroperasi di Wakatobi.
Pendiri Koalisi Parlemen Jalan, Emen Lahuda, menyebut temuan tersebut sebagai persoalan serius yang mencerminkan lemahnya tata kelola sumber daya alam di daerah.
"Angka ini bukan statistik biasa. Ini tamparan di wajah tata kelola sumber daya daerah," tegas Emen Lahuda, Minggu (7/6/2026).
Berdasarkan hasil investigasi, aktivitas pertambangan disebut telah menimbulkan dampak ekologis yang signifikan. Hutan ditebang, kawasan perbukitan diratakan, dan ekosistem pulau yang rentan mengalami kerusakan akibat eksploitasi batuan yang berlangsung tanpa pengawasan memadai.
