Koalisi Parlemen Jalan menilai kondisi tersebut bukan semata-mata kecelakaan, melainkan akibat pembiaran yang terjadi secara struktural. Lemahnya pengawasan, tumpang tindih perizinan, serta penindakan yang tidak konsisten disebut menjadi celah bagi terus berlangsungnya praktik pertambangan ilegal.
Baca Juga: Kolaka Utara Darurat Tambang Galian C Ilegal, DPM-PTSP Akui Proses Izin Mentok di Provinsi
Akibatnya, masyarakat harus menanggung dampak berupa kerusakan jalan dan lahan yang gundul, sementara keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir pihak.
"Kami tidak menolak pembangunan. Tapi pembangunan tanpa kendali adalah perusakan. Wakatobi butuh pengelolaan yang berpihak pada rakyat dan keberlanjutan, bukan pada kepentingan jangka pendek yang mengeruk tanpa tanggung jawab," ujar Emen Lahuda.
Koalisi Parlemen Jalan mendorong Pemkab Wakatobi segera membentuk BUMD Tambang Batuan.
