Menurut mereka, kehadiran BUMD bukan untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam, melainkan mengambil alih kendali pengelolaan pertambangan agar lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

BUMD tersebut diharapkan mampu mengawasi aktivitas pertambangan, menghentikan operasi galian ilegal, serta memastikan setiap hasil tambang memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Pendapatan yang diperoleh nantinya juga diusulkan untuk dialokasikan bagi rehabilitasi lahan bekas tambang, perbaikan infrastruktur, dan program pelestarian lingkungan.

Koalisi Parlemen Jalan juga memaparkan sejumlah alasan mendesak perlunya pembentukan BUMD, di antaranya untuk menutup ruang bagi penambang liar, menertibkan 12 tambang aktif, dan membiayai reklamasi 37 bekas tambang.

Kemudian meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja yang layak, memperkuat transparansi pengelolaan sumber daya, dan menjaga stabilitas harga material pembangunan.