Sementara itu, Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kolaka Utara, Ihwan mengungkapkan, keinginan Presiden RI agar masalah itu bisa dituntaskan hingga tahun 2024.
Walau kelihatan mustahil, namun tetap berupaya untuk itu. Data yang keluarkan Kemenko PMK untuk jumlah masyarakat miskin ekstrem di Kolaka Utara mencapai 7000-an lebih.
"Kemarin-kemarin memang ada diskusi tentang angka yang keluarkan Kemenko PMK tapi apapun itu, karena data ini dikeluarkan oleh lembaga yang lebih kompoten maka kita mesti menindak lanjuti dengan program-program yang diharapkan menjangkau masyarakat ketegori miskin ekstrem itu," tukasnya.
Walau dikeluarkan lembaga yang berkompoten, Ihwan tetap berharap data tersebut keliru. Kemenko PMK juga terbuka dan tidak menjadikan data mereka data paten karena dinamika penduduk itu dinamis.
"Hari ini mungkin miskin besok tidak lagi dan mungkin saja data itu diambil ketika kita kolaps saat pandemi COVID-19. Karena itu, mereka membuka ruang kepada kita untuk melakukan validasi data," pungkasnya.