"Banyak pabrik pengelolaan kelapa sawit saja memakai air permukaan. Di KIM atau Kawasan Industri Medan, hampir semuanya pakai air. Kita harus bekerja sama, mengintensifkan objek pajak, agar pendapatan meningkat," terangnya.
Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara lainnya, Edward Zega menegaskan, agar pihak BP2RD meningkatkan pendapatan dari Pajak Air Permukaan.
"Saya rasa, kalau targetnya Rp 115 miliar, itu sangat kecil. Harus ditingkatkan lagi. Kami juga meminta agar pihak BP2RD transparan," ungkapnya.
Selain itu, anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Demokrat ini mengaku bingung cara atau teknis BP2RD untuk menarik Pajak Air Permukaan dari perusahaan atau wajib pajak. Sebab, tidak ada meteran.
"Banyak perusahaan yang tidak pakai meteran, jadi pakai apa cara perhitungan, pakai taksiran saja? Padahal semua pabrik memakai air. Jadi inilah yang membuat bingung, bagaimana cara perhitungan. Seharusnya semua pakai meteran. Perkebunan semua memakai air," terangnya.