"Uang miliaran itu berputar di desa, tapi faktanya tidak ada yang nampak. Silakan bapak gunakan, tapi harus ada juga yang nampak," tukasnya.
Mantan Komisioner KPUD Kolaka Utara 3 periode ini juga heran, secara administratif pertanggungjawaban keuangan kades tidak ada celah atau temuan.
"Tapi coba kita masuk di kampung-kampung, kira-kira anggaran desa dengan APBD itu sudah digunakan sesuai peruntukannya. Bagaimana dengan kualitas pekerjaan?," ucapnya.
Baca Juga: Intip Desa Terbersih di Dunia yang Ternyata Berada di Indonesia
Merespon beberapa tuntutan masyarakat Desa Mosiku atas dugaan penyelewengan DD Kades Mosiku, Martani, meminta pimpinan Komisi I agar mengeluarkan surat rekomendasi mendesak Penyidik Tim Tipikor proaktif menindaklanjuti laporan masyarakat Mosiku.