"Suka-sukanya mengeser anggaran untuk kepentingan pribadi, kuasa dan keinginannaya, itu keliru. Jadi perlu saya jelaskan bahwa ini yang kita kelola adalah anggaran rakyat bukan anggaran pribadi. Jadi ini yang harus dipahami teman-teman di eksekutif," paparnya.
Lebih lanjut, kata dia, apa yang dijelaskan salah satu pejabat pemerintah kota di media dinilai telah melakukan pembodohan terhadap rakyat, karena semua orang tahu kepentingan siapa adanya pedesitrian tersebut. Pasalnya, penjelasan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan DPRD melalui paripurna.
"Berarti telah menghianati kepentingan rakyat. Kita hari ini memiliki tanggung jawab terhadap rakyat dengan program yang telah disampaikan ke DPRD. Yang jelas kami tidak punya kepentingan dari pergeseran anggaran ini," ujarnya.
Untuk itu, DPRD lewat Komisi III yang membidangi infrastruktur dan pembangunan meminta semua anggaran dalam APBD yang digeser dirasionalisasi oleh sepihak oleh pemerintah kota dikembalikan seperti apa yang ditetapkan sebelumnya, karena banyak program prioritas masyarakat di dalamnya.
"Lewat Komisi III meminta kembali program yang telah ditetapkan bersama DPRD dalam postur APBD kita, karena itu menyangkut kebutuhan dasar masyarakat Kota Kendari, jangan atas kuasanya untuk kebutuhan dirinya memenuhi keinginannya, sebenarnya keinginan rakyat yang kita pertarukan dalam pembahasan APBD," tutupnya.