Hal serupa disampaikan Anggota Komisi III, Haedirman Sarira, S.Pd. Ia meminta agar setiap surat yang dikeluarkan pihak PDAM ke OPD yang menunggak pembayaran air ditembuskan juga ke DPRD.
"Dengan begitu, kami dapat mengetahui progresnya dan bisa menjalankan tugas serta fungsi pengawasan kami sebagai legislatif," tuturnya.
Menanggapi jumlah karyawan yang tidak berimbang dengan pemasukan PDAM, Direktur PDAM Tirta Tampanama Kolut, Jumadi, S.Sos menjelaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi atas kinerja karyawan dengan memberikan beban dan tugas kepada mereka. Atas dasar itu, ia dapat mengukur sejauh mana pegawai mampu menyelesaikan tugas yang diberikan.
Baca Juga: Manggarai Perketat Pengawasan Obat dan Makanan
"Tapi terkait persoalan ini, kita perlu kehati-hatian untuk mengambil kesimpulan dalam waktu dekat, karena ini menyangkut hajat hidup seseorang. Terlebih lagi penilaian kinerja karyawan itu sifatnya fluktuatif, hari ini semangat besoknya mungkin kendor lagi," jelasnya.